www.fokustempo.id – Dalam dunia pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Baru-baru ini, Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Hal ini menyangkut pengelolaan aset dan kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat Jember.
Djoko Susanto menyampaikan pesan tersebut setelah pertemuan dengan pengusaha jasa konstruksi lokal. Dalam momen itu, muncul berbagai pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah menghadapi fenomena meningkatnya jumlah perusahaan jasa konstruksi baru. Apakah pemerintah mampu menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dalam membagi proyek secara adil?
Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Jember
Pada kesempatan itu, Djoko meminta masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan proses pengelolaan aset daerah. Hal ini merupakan langkah konkret untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam kebijakan yang diambil. Keterlibatan masyarakat bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, mendinamisasi kepercayaan yang sudah ada.
Penting untuk menyadari bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat. Apresiasi terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat akan membantu menciptakan sebuah sistem yang lebih baik. Masyarakat perlu melihat dirinya sebagai bagian dari proses pembangunan, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.
Strategi Keadilan dan Profesionalisme dalam Pengelolaan Kontrak Konstruksi
Dalam pertemuan itu, Djoko juga menyoroti isu munculnya perusahaan konstruksi baru yang dapat memengaruhi pasar. Hal ini memerlukan pendekatan strategis dari pihak pemerintah agar persaingan yang sehat dapat terjaga. Djoko menyarankan agar regulasi dibentuk untuk mewadahi profesionalisme dan keadilan dalam proses penunjukan proyek.
Regulasi yang kuat perlu ada agar semua pihak, baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman, bisa berkompetisi dengan adil. Ini juga akan mengurangi potensi konflik dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. Menciptakan ruang kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha adalah langkah yang sangat diperlukan demi kemajuan bersama.
